KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DOSEN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI : Kebijakan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Perguruan Tinggi Umum Negeri

Nurhadi, dkk, Ali (2022) KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DOSEN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI : Kebijakan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Perguruan Tinggi Umum Negeri. Goresan Pena, Kuningan. ISBN 978-623-367-485-0

[img] Text
buku ali dkk 2022.pdf

Download (6MB)
[img] Text
buku ali turnitrn tahun 2022 dengan 22%.pdf

Download (37MB)

Abstract

Secara terperinci dosen bertugas menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen berkemampuan mengajar, menulis, meneliti dan mengabdi pada masyarakat. Oleh sebab itu reputasi dosen juga dilihat tidak hanya dari mengajar tetapi dari karya-karya yang telah ditulisnya (Boyer dalam Sonhadji). Dosen sebagai pendidik di perguruan tinggi sebagai komponen utama dalam mengelola sumber daya manusia khususnya mahasiswa yang mampu bersaing. Sumber daya tersebut hanya dapat dicetak melalui pendidikan di perguruan tinggi. Tenaga kerja yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik dapat dididik melalui program pembelajaran yang ada di perguruantinggi. Oleh sebab itu kebijakan dalam pengembangan dosen harus terusdilakukan sehingga tri dharma perguruan tinggi dapat dilaksanakan.Terdapat berbagai macam dosen dalam kementerian di Indonesia, di antaranya dosen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sabagai Kemendikbud Ristekdikti yang membina langsung Perguruan Tinggi Umum (PTU) serta dalam Kementerian Agama atau Kemenag yang membina langsung Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Di samping itu ada eberapa dosen yang berada di Kementerian lain. Pengembangan dosen dalam berbagai kementerian dilakukan berbeda-beda seperti yang dilakukan antara dosen Kemenag dan Kemendikbud Ristekdikti. Hal ini disebabkan adanya kebijakan yang berbeda antara dua kementerian itu. Kebijakan dapat diartikan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kondisi ini dibuktikan sebelum pendalaman yang dilakukan pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) Negeri di Madura. Terdapat satu PTK Negeri, yaitu IAIN Madura di Pamekasan dan dua PTU negeri, yaitu Politeknik Negeri Madura di Sampang dan Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, –meskipun berstatus sebagai perguruan tinggi negeri tetapi memiliki kebijakan pengembangandosen yang berbeda. Berdasarkan hal ini dosen yang baru di perguruan tinggi negeri selalu dilakukan program pembinaan baik yang berada di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud Ristekdikti, akan tetapi program yang diberikan berbeda meskipun memiliki tugas yang sama. Hak dan kewajiban dosen juga sama. Meskipun terkadang terdapat dikotomi yang nyata antara dosen di lingkungan Kemenag dan Kemendikbud Ristekdikti. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan yang nyata pada tataran di bawah agar tidak terjadi dikotomi yang sangat berbeda antara dosen di lingkungan Kemenag danKemendikbud Ristekdikti. Contoh, di IAIN Madura pasca latsar bagi CPNS dosen kebijakan pengembangannya diserahkan LPM, sehingga antara kampus PTKN yang lain bisa saja dengan program yang berbeda. Sedangkan dalam PTU adanya diklat yang berkelanjutan pasca pelaksanaan latsar sepertiyang terjadi pada dosen CPNS baru di Politeknik Negeri Madura maupun di UTM. Begitu juga kebijakan pengembangan dosen dan pengabdian kepada masyarakat tentu berbeda.

Item Type: Book
Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
A General Works > AS Academies and learned societies (General)
L Education > L Education (General)
L Education > LC Special aspects of education
Divisions: Fakultas Tarbiyah > Manajemen Pendidikan Islam
Depositing User: Administrator Khazanah
Date Deposited: 12 Dec 2023 00:49
Last Modified: 25 Jan 2024 04:04
URI: http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/1013

Actions (login required)

View Item View Item