PENERAPAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN

Supraptiningsih, M. Hum., Dr. Umi (2019) PENERAPAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN. AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM, 9 (2). ISSN 2089-0109

[img]
Preview
Text
AL DAULAH.pdf

Download (433kB) | Preview

Abstract

Abstract: The problems of children are increasing and increasingly diverse. It causes them to be classified as Children in Conflict with Law (ABH), either as perpetrators or victims. The problems are sexsual crime, theft, scuffelling, mugging, and drug addictive cases.The existance of Law No. 11 of 2012 concerning the Act of Children Criminal Justice System (UU-SPPA) in lieu of Law No. 3 of 1997, is expected to give more rights to ABH. UU-SPPA has been implemented as it has been stated in the Act, such as the implementation of Diversification as regulated in the UU-SPPA and also Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Children Criminal Justice System (UU-SPPA). The judges spesialized for Juvenil courts are already available, but the prosecutors and the police are not yet available. During the legal process, ABH is not detained except in certain cases (ultimum remidium). However, the implementation of the decision cannot be carried out perfectly due to the unavailability of facilities and infrastructure which are mandated by the SPPA, such as vocational training institutions, the Child Welfare Organization (LPKA). Keywords: Implementation, Law No. 11 of 2012 concerning the act of Children Criminal Justice System (UU-SPPA) Abstrak: Permasalahan anak-anak semakin meningkat dan semakin beragam yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Mulai dari kasus kejahatan sexsual, pencurian, perkelahian, pencurian, penjambretan sampai kasus narkoba. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, diharapkan lebih memberikan hak-hak terhadap ABH. UU-SPPA sudah diterapkan sebagaimana yang menjadi amanah dari UU tersebut, seperti dilaksanakannya Diversi sebagaimana yang telah di atur dalam UU-SPPA dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tersedianya hakim anak, namun untuk jaksa dan polisi anak belum tersedia. Selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan kecuali pada kasus tertentu (ultimum remidium). Namun pelaksanaan putusan, tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menjadi amanah UU-SPPA, seperti lembaga latihan kerja, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA). Kata Kunci: Pernerapan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU–SPPA)

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
A General Works > AI Indexes (General)
A General Works > AS Academies and learned societies (General)
K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syari'ah > Ahwal Al-Syakhshiyah
Depositing User: Administrator Khazanah
Date Deposited: 20 Mar 2023 02:23
Last Modified: 20 Mar 2023 02:23
URI: http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/658

Actions (login required)

View Item View Item